Etika Politik EF Tubaba Haruskah Tunggu Vonis?

Etika politik EF Tubaba kembali menjadi sorotan publik

Tulang Bawang Barat,INFO JATI AGUNG.COM — Etika politik kembali menjadi perhatian publik setelah kasus dugaan penggunaan ijazah bermasalah menyeret anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat berinisial EF.

Aparat penegak hukum juga telah membawa perkara tersebut ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.Oleh karena itu, masyarakat mulai mempertanyakan sikap moral pejabat publik di tengah proses hukum yang masih berjalan.

• Publik Pertanyakan Integritas Pejabat

Dalam negara hukum, setiap orang memang memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Selain itu, proses hukum juga wajib berjalan hingga pengadilan menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, publik tidak hanya menilai pejabat dari aspek legalitas. Sebaliknya, masyarakat juga menilai integritas dan tanggung jawab moral pejabat publik.

Di sisi lain, masyarakat mulai melihat jarak antara prosedur hukum dan rasa keadilan sosial. Ketika publik mempertanyakan integritas pejabat, respons yang muncul justru sering berbunyi, “tunggu inkrah.”

Kalimat itu mungkin benar secara hukum, tetapi belum tentu cukup menjawab kegelisahan publik.

• Partai Politik Hadapi Sorotan Publik

Selain itu, persoalan tersebut juga memunculkan pertanyaan terhadap standar etika partai politik. Partai politik seharusnya tidak hanya bergerak saat pemilu, tetapi juga menjaga moral dan integritas kader.

Namun demikian, publik sering melihat partai baru mengambil sikap setelah kasus menjadi viral dan tekanan masyarakat semakin besar.

Akibatnya, masyarakat menilai politik lebih sibuk menjaga kursi daripada menjaga kepercayaan rakyat.

Padahal, kepercayaan publik menjadi fondasi utama demokrasi. Karena itu, ketika masyarakat meragukan integritas pejabat publik, maka marwah lembaga dan kredibilitas partai politik ikut dipertaruhkan.

• Sistem Verifikasi Administrasi Jadi Sorotan

Kasus tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai sistem verifikasi administrasi politik. Jika dugaan penggunaan dokumen bermasalah benar terjadi, maka publik berhak mempertanyakan proses pencalonan dan pengawasan administrasi.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan bagaimana persoalan tersebut baru muncul setelah seseorang menduduki jabatan publik.

JPKP Tubaba menegaskan proses hukum harus berjalan objektif, transparan, dan profesional tanpa intervensi. Namun demikian, etika politik juga tetap harus mendapat perhatian dalam kehidupan demokrasi.(Chandra Prasetya)