Restorative Justice Menjadi Solusi Damai Perkara Pidana Kita

Restorative Justice Selesaikan Perkara Tanpa Jalur Pengadilan

Lampung Selatan, INFO JATI AGUNG.COM — Restorative Justice kini menjadi pilihan utama dalam penyelesaian berbagai perkara pidana di Indonesia melalui pendekatan perdamaian antara pihak yang terlibat.

Skema ini mengedepankan pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dengan korban ketimbang sekadar memberikan sanksi penjara.

Institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan aktif menerapkan mekanisme ini untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif dan menyentuh akar persoalan di masyarakat.

• Definisi dan Fokus Utama Keadilan Restoratif

Mekanisme ini melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat untuk mencari solusi yang adil bagi semua orang.

Fokus utama prosedur ini mencakup perdamaian, penggantian kerugian secara materiil, permintaan maaf yang tulus, serta kesepakatan tertulis agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Pendekatan ini sangat berbeda dengan hukum konvensional yang cenderung hanya menekankan pada aspek penghukuman fisik pelaku di lembaga pemasyarakatan.

• Landasan Hukum dan Aturan yang Berlaku

Pemerintah telah menyediakan payung hukum yang sangat kuat untuk mendukung pelaksanaan perdamaian hukum ini di tanah air. Polisi menggunakan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai panduan teknis, sementara Jaksa memakai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 untuk penghentian penuntutan.

Selain itu, Pasal 109 Ayat (2) KUHAP juga memberikan ruang bagi penyidik untuk menghentikan perkara demi hukum jika para pihak sudah mencapai kesepakatan damai yang sah.

Baca juga : VIRAL:Pencurian Motor Gagal Digagalkan Pemilik Warung di Way Hui Jati Agung

• Syarat Ketat Pengajuan Restorative Justice

Aparat penegak hukum menetapkan kriteria khusus agar tidak semua tindak pidana menyalahgunakan mekanisme perdamaian ini dalam prosesnya.

Pelaku harus baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman hukumannya wajib berada di bawah lima tahun penjara. Korban juga harus memberikan maaf secara sukarela dan pelaku wajib mengembalikan seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut.

Beberapa contoh kasus yang memenuhi syarat meliputi penganiayaan ringan, penipuan, penggelapan, serta pencemaran nama baik.

• Tahapan Prosedur Hingga Penerbitan SP3

Proses pelaksanaan bermula ketika pelaku dan korban sepakat berdamai dan menuangkannya dalam surat perdamaian tertulis yang resmi.

Setelah korban mencabut laporan, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menguji kelayakan kasus tersebut sebelum menyetujui penghentian penyidikan.

Jika semua syarat terpenuhi, polisi akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga perkara tersebut berakhir tanpa harus masuk ke meja hijau persidangan.

• Tujuan Mulia Pemulihan Hubungan Sosial

Penerapan keadilan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang sempat retak antara anggota masyarakat akibat sebuah peristiwa pidana.

Selain memberikan kepastian hukum yang cepat, langkah ini efektif membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kelebihan kapasitas (over capacity) di dalam penjara.

Hukum melalui cara ini membuktikan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pembalasan dendam, melainkan juga tentang pemulihan dan kemanusiaan. (Erix Firmansyah)