Persoalan Korupsi Darurat Agraria Lampung Jadi Sorotan Tri Rahmadona

Kritik Pedas Terhadap Praktik Penyimpangan dalam Forum Mabes Polri

Jakarta, INFO JATI AGUNG.COM — Persoalan korupsi darurat agraria di Provinsi Lampung memicu kritik keras dari aktivis muda Tri Rahmadona dalam agenda Workshop Semangat Kebangsaan di Mabes Polri. Ia menegaskan bahwa narasi “Indonesia Damai” mustahil terwujud jika praktik ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang masih menghantui masyarakat daerah.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar menggaungkan simbol persatuan tanpa memberikan solusi nyata terhadap konflik tanah dan korupsi yang merajalela. Tri menilai situasi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat kebangsaan yang selama ini negara bangun.

• Ancaman Krisis Sistemik Akibat Oknum Forkopimda

Tri Rahmadona secara spesifik menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah oknum di lingkungan Forkopimda serta aparat penegak hukum dalam berbagai skandal.

Ia berpendapat bahwa penyimpangan tersebut bukan lagi persoalan individu, melainkan sudah mengarah pada krisis sistemik yang membahayakan institusi.

Akibatnya, kepercayaan publik terhadap negara terus merosot karena melihat hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke samping.

Oleh karena itu, ia menuntut adanya reformasi mental dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja para pejabat di Bumi Ruwa Jurai.

• Lampung Terjebak dalam Konflik Lahan yang Akut

Selain masalah birokrasi, Ketua Permahi Lampung ini secara tegas menyebut daerahnya sedang masuk dalam fase korupsi darurat agraria. Ia mengamati banyak rakyat kecil kehilangan ruang hidup mereka akibat praktik perampasan tanah yang berpihak pada pemilik modal.

Tri menjelaskan bahwa konflik lahan yang berulang merupakan bukti nyata kegagalan negara dalam melindungi hak-hak properti warga prasejahtera. Jika pemerintah terus membiarkan ketidakadilan ini, maka ketimpangan sosial di Lampung akan semakin dalam dan memicu konflik horizontal yang lebih luas.

Baca juga : SPMB SMA Negeri 1 Jati Agung 2026: Kuota 288 Siswa Baru

• Langkah Konkret untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik

Selanjutnya, Tri Rahmadona mendesak pemerintah agar segera mengevaluasi integritas seluruh jajaran aparat hukum di daerah tanpa pandang bulu. Ia mengusulkan penegakan hukum yang lebih transparan dan penyelesaian sengketa agraria yang memihak kepada kepentingan rakyat.

Selain itu, negara harus menunjukkan keberanian untuk memberantas mafia tanah yang selama ini berlindung di balik kekuasaan. Dengan tindakan tegas, publik akan kembali melihat negara sebagai pelindung yang hadir di saat mereka membutuhkan keadilan hukum.

• Harapan Besar untuk Keberpihakan Nyata

Sebagai penutup, ia berharap forum kebangsaan ini mampu memberikan dampak nyata daripada sekadar menjadi seremonial belaka. Tri mengajak seluruh elemen bangsa untuk memiliki keberanian politik dalam melawan segala bentuk penindasan dan korupsi sistemik.

Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir orang sementara rakyatnya terasing di tanah kelahiran sendiri. Melalui keberpihakan yang nyata kepada rakyat, Lampung dapat bertransformasi menjadi daerah yang benar-benar sejahtera dan bebas dari praktik kotor kekuasaan. (Erix Firmansyah)